SAMBUTAN KEPALA DESA SUKAMAJU

SAMBUTAN KEPALA DESA SUKAMAJU
PERIODE 2021-2027

Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

TERIMA KASIH

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

4. menetapkan Peraturan Desa;

5. menetapkan APB Desa;

6. membina kehidupan masyarakat Desa;

7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

10. mengembangkan sumber pendapatan desa;

11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

12. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

14. memanfaatkan teknologi tepat guna;

15. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

16. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;

17. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;

4. mendapatkan cuti;

5. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

4. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;

9. mengelola keuangan dan aset Desa;

10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

11.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

12.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

13.mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

14.mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

15.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;

16.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

17.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati;

3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

4. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sedangkan pengertian administrasi menurut S.P.Siagian (1990 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan cabang dari pusat atau bagian dari pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran yang mana identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut. Kemudian identitas itu memudahkan masyarakat dalam berurusan di instansi – instansi lainnya karena dengan sebuah identitas atau jati diri, seseorang lebih mudah mengenal dan mengetahui data dari seseorang tersebut. 14 Sekarang pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang digratiskan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digratiskan